SBY minta Australia klarifikasi tuduhan Wikileaks

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Pemerintah Australia mengklarifikasi laporan Wikileaks yang menyebut dirinya terlibat kasus dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas Indonesia di Australia.

Situs Wikileaks bertanggal 29 Juli 2014 melaporkan apa yang mereka sebut sebagai kebijakan Mahkamah Agung Australia dalam melarang pemberitaan dugaan suap bernilai jutaan dollar Australia yang melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara itu dengan sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara.

Wikileaks melaporkan, dokumen rahasia itu menyebutkan perintah "penutupan kasus itu" untuk mencegah kerusakan hubungan Australia dengan negara-negara itu.

Menurut laman tersebut, dugaan korupsi ini melibatkan nama sejumlah pejabat Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Sukarnoputri.

Dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Kamis (31/07), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan informasi yang dirilis Wikileaks yang kemudian dimuat sebuah situs berita Indonesia telah merugikan namanya.

"Berita tersebut dapat menimbulkan spekulasi, kecurigaan, dan bahkan fitnah," kata Yudhoyono.

Dia menyayangkan pengelola situs berita tersebut tidak melakukan klarifikasi terlebih dulu kepadanya sebelum menaikkan beritanya.

Presiden didampingi antara lain, Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Swara dan Dirjen Perbendahaaran Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono.

Minta Australia klarifikasi
Yudhoyono kemudian meminta Pemerintah Australia mengklarifikasi laporan Wikileaks tersebut.
"Saya meminta Australia mengeluarkan statement yang terang agar nama baik Megawati dan saya tidak dicemarkan, dan agar tidak mencemarkan nama baik pejabat Indonesia lainnya. Kita ingin dengar langsung dari Australia," katanya.

Menurutnya, Indonesia pernah mencetak uang pecahan Rp100 ribu sebanyak 550 juta lembar di Australia pada 1999.

Saat itu, lanjut Yudhoyono, dia dan Megawati belum menjabat sebagai presiden.

Namun demikian, tambahnya, keputusan, kebijakan, pengawasan, dan kewenangan untuk mencetak uang, termasuk mencetak uang di Australia, merupakan tanggung jawab Bank Indonesia.
"Bukan pada Presiden," kata Presiden, seraya menambahkan, hal itu sesuai Undang-undang Bank Indonesia dan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut SBY mengatakan, apabila ada warga negara Indonesia dianggap terlibat penyimpangan dalam dugaan korupsi pencetakan uang tersebut, dia meminta Australia ikut mengusutnya.

"Kalau ada, bekerjasamalah dengan KPK Indonesia," katanya.
Dalam keterangannya, SBY berharap agar Gubernur Bank Indonesia dapat memberikan penjelasan yang tepat, lengkap, dan teknis tentang informasi tersebut.

Sumber: BBC